 |
| Kabar baik datang dari kondisi perekonomian Kalimantan Selatan. Laju inflasi daerah dinilai masih aman dan terkendali. Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tetap bersiaga mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Imlek. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kabar baik datang dari kondisi perekonomian Kalimantan Selatan. Laju inflasi daerah dinilai masih aman dan terkendali. Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tetap bersiaga mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Imlek.
Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (9/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, didampingi Wakil Mendagri Bima Arya, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia serta jajaran Forkopimda.
Usai rakor, Ariadi memastikan kondisi inflasi Kalsel saat ini relatif stabil.
“Inflasi kita aman dan terkendali,” ujarnya.
Bahkan pada minggu pertama Februari, Kalimantan Selatan mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar –0,18 dibanding bulan sebelumnya. Beberapa komoditas yang menyumbang penurunan terdalam di antaranya bawang merah, cabai merah, dan daging sapi.
“Angka IPH kita yang turun ini sebenarnya bagus, karena tidak memberikan dampak inflasi pada harga komoditas,” jelas Ariadi.
Meski tren positif, Pemprov tetap diminta waspada. Berdasarkan arahan Kemendagri, seluruh pemerintah daerah harus memperhatikan potensi fluktuasi harga pangan, terutama akibat faktor cuaca dan meningkatnya permintaan saat momen hari besar keagamaan.
“Kita harus mengantisipasi fluktuasi pangan akibat cuaca, jelang Ramadhan, dan juga Imlek. Ini jadi perhatian kita supaya pasokan tetap aman dan harga terkendali,” tegasnya.
Selain membahas inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya kesiapan lahan, legalitas, akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga kemudahan perizinan.
“Tolong perhatikan ketersediaan dan legalitas lahan, skema pembiayaan, perizinan, serta infrastruktur dasar dan aksesibilitasnya,” pesan Bima.
Rakor ini turut dihadiri berbagai kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun virtual, sebagai bentuk sinergi menjaga stabilitas ekonomi dan percepatan program prioritas nasional.
Dengan kondisi inflasi yang terkendali, Pemprov Kalsel optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga, sembari terus memastikan harga kebutuhan pokok stabil menjelang hari besar keagamaan.
