Kinerja APBN Kalsel Awal 2026: Ekonomi Tangguh, Transfer Daerah Dominan, Pajak Masih Terkontraksi

Kinerja fiskal dan ekonomi Kalimantan Selatan di awal tahun 2026 menunjukkan sinyal campuran. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan neraca dagang surplus. Namun di sisi lain, penerimaan pajak masih tertekan akibat tingginya restitusi.

 SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Kinerja fiskal dan ekonomi Kalimantan Selatan di awal tahun 2026 menunjukkan sinyal campuran. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan neraca dagang surplus. Namun di sisi lain, penerimaan pajak masih tertekan akibat tingginya restitusi.

Hal ini terungkap dalam publikasi kinerja APBN regional yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kementerian Keuangan dalam forum Assets Liabilities Committee (ALCo) di Aula Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin.

Forum bulanan ini rutin digelar untuk memotret kondisi fiskal, ekonomi, serta pembangunan daerah.

Ekonomi Kalsel Masih Solid

Dari sisi makro, ekonomi Kalsel masih menunjukkan daya tahan.

Per Januari 2026, neraca perdagangan mencatat surplus US$877,35 juta, meski sedikit terkontraksi 1,10 persen secara tahunan. Nilai ekspor tercatat US$948,19 juta, turun karena penurunan volume batubara dan CPO, sementara impor hanya US$70,84 juta.

Tekanan harga juga mulai terasa. Inflasi tahunan mencapai 4,66 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional 3,55 persen. Secara bulanan, Kalsel justru inflasi 0,20 persen saat nasional deflasi.

Penyumbang utama inflasi datang dari:

emas perhiasan

bayam

daging ayam ras

Sedangkan bawang merah, cabai merah, dan tarif angkutan udara membantu menahan lonjakan harga.

Kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 tetap impresif di 5,46 persen, sedikit di atas capaian nasional.

Belanja Negara Mulai Jalan

Memasuki awal tahun anggaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2,82 triliun atau 9,81 persen dari pagu Rp28,77 triliun.

Porsi terbesar masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,51 triliun (89,13 persen).

Sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh positif 12,75 persen dengan realisasi Rp306,76 miliar.

Namun dari sisi penerimaan, pendapatan negara masih minus Rp736,65 miliar atau -2,50 persen dari target.

APBD Malah Surplus

Berbanding terbalik dengan APBN, APBD regional Kalsel justru mencatat surplus Rp1,21 triliun.

Pendapatan daerah sudah terkumpul Rp2,04 triliun (6,49 persen target), dengan sekitar 75 persen masih bergantung pada transfer pusat.

Belanja daerah terealisasi Rp829,66 miliar, tumbuh signifikan 21,09 persen dibanding tahun lalu.

Pajak Masih Berat di Awal Tahun

Kepala Direktorat Jenderal Pajak wilayah Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, mengungkapkan penerimaan pajak masih terkontraksi.

Hingga 31 Januari 2026:

Realisasi pajak Kalsel: -Rp1,053 triliun (-6,14 persen target)

Wilayah Kalselteng: -Rp823 miliar (-2,92 persen target)

Meski beberapa jenis pajak tumbuh positif seperti PBB, total penerimaan tertahan akibat tingginya restitusi PPN dalam negeri.

Wajib Pajak Diimbau Segera Lapor SPT

Anton juga mengingatkan masyarakat soal pelaporan SPT Tahunan:

Orang Pribadi: 31 Maret

Badan: 30 April

Pelaporan kini bisa dilakukan lewat sistem Coretax DJP agar lebih cepat dan terintegrasi.

Ia turut menyoroti aturan terbaru soal cashback. Jika bersifat komisi, reward rutin, atau bernilai ekonomis, maka termasuk objek pajak. Namun jika hanya diskon langsung, tidak dikenakan pajak.

“Lebih cepat melapor, lebih baik. Seluruh kantor pajak siap mendampingi wajib pajak,” tegas Anton.

Kesimpulan

Secara umum, ekonomi Kalsel masih tangguh dengan surplus perdagangan dan pertumbuhan di atas nasional. Tantangan terbesar saat ini ada pada sisi penerimaan pajak yang masih terkoreksi di awal tahun.

Dengan optimalisasi belanja dan perbaikan kepatuhan pajak, pemerintah berharap kinerja fiskal ke depan makin solid.

Lebih baru Lebih lama