 |
| Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan uji coba program vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) bagi pelajar kelas 3 hingga 5 sekolah dasar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto-ANTARA |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan uji coba program vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) bagi pelajar kelas 3 hingga 5 sekolah dasar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bandiyah Ma’rifah, mengatakan pelaksanaan uji coba vaksin tersebut berjalan lancar.
Adapun tiga sekolah dasar yang menjadi sasaran program pemerintah pusat ini yakni SDN Kuripan 1, SDN Kebun Bunga 1, dan SDN Kebun Bunga 4. Pelaksanaan vaksinasi ditangani oleh Puskesmas Cempaka Putih.
“Jumlah vaksin DBD bantuan dari pemerintah pusat untuk Kota Banjarmasin sebanyak 7.500 dosis,” ujar Bandiyah dilansir Antara.
Ia menjelaskan, sebelum vaksin diberikan, seluruh siswa terlebih dahulu menjalani proses skrining kesehatan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi tidak layak vaksinasi, maka vaksin tidak diberikan.
“Kita periksa dulu apakah anak bisa lanjut vaksin atau tidak. Kalau yang sudah pernah terpapar DBD, biasanya sudah terbentuk imun dan antibodi,” katanya.
Bandiyah menambahkan, vaksin DBD diberikan sebanyak dua kali dengan jeda minimal tiga bulan, serta disertai pemantauan kondisi kesehatan anak selama tiga tahun ke depan.
Menurutnya, Kota Banjarmasin menjadi salah satu dari tiga kota di Indonesia yang terpilih dalam program uji coba ini, bersama Jakarta dan Palembang, mengingat tingginya angka kasus DBD.
“Dengan vaksin ini, sistem imun anak akan terbantu mengenali dan melawan virus, sehingga dapat mengurangi risiko terkena DBD, terutama mencegah gejala berat, komplikasi serius, hingga syok dan rawat inap,” jelasnya.
Ke depan, lanjut Bandiyah, program vaksinasi DBD direncanakan tetap berlanjut meski tidak lagi didukung anggaran pemerintah pusat.
“Ke depannya pengadaan vaksin tidak melalui APBN, tetapi akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD,” pungkasnya.
Editor : Hendry Rusadi
