 |
| Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (20/2/2026). Foto-Biro Adpim Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (20/2/2026).
Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhammad Yahya Zaini melakukan pengawasan terhadap program kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pembangunan keluarga, serta kesehatan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Gubernur H. Muhidin menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan menilai reses Komisi IX menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI.
“Kunjungan kerja ini menjadi momen yang tepat untuk membangun kemitraan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menjalin komunikasi dan transparansi dengan DPR RI demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidin.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR RI menggali berbagai hal, mulai dari realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, pemetaan permasalahan masyarakat, hingga pemantauan pelaksanaan program instansi dan badan mitra kerja Komisi IX di Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung tertib, interaktif, dan produktif. Namun, ia menyoroti masih rendahnya sejumlah indikator ketenagakerjaan di Kalsel.
“Salah satu solusi yang kami dorong adalah peningkatan pendidikan vokasi secara intensif melalui UPTP Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat maupun UPTD di daerah,” jelas Yahya.
Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai cukup signifikan di Kalimantan Selatan. Terkait adanya satu kasus penolakan MBG di daerah, Komisi IX meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi agar program prioritas Presiden ini dapat diterima oleh semua pihak,” kata Yahya yang juga menjabat Ketua Tim Kunjungan Kerja.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan santunan Jaminan Kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penerima, yang ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Pemprov Kalsel dan Komisi IX DPR RI.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal terkait, serta mitra kerja Komisi IX DPR RI, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP3MI, Badan POM, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Editor : Hendry Rusadi
