 |
| Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan realisasi BST menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok. Foto-Biro Adpim Pemprov Kaltim |
SUARAMILENIAL.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan Bantuan Sosial Terencana (BST) kepada 7.300 penerima manfaat sepanjang 2025. Program tersebut menjangkau 10 kabupaten/kota melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan realisasi BST menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok.
“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok,” ujarnya.
Menurut Rudy, program BST difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan, mulai dari makanan, sandang, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Program ini juga menjadi bagian dari pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
Sebaran Penerima di 10 Daerah
Adapun rincian penerima manfaat di 10 kabupaten/kota sebagai berikut:
- Samarinda: 29 LKS dengan 2.043 penerima manfaat;
- Kutai Kartanegara: 16 LKS dengan 976 penerima manfaat;
- Paser: 12 LKS dengan 959 penerima manfaat;
- Kutai Barat: 5 LKS dengan 658 penerima manfaat;
- Berau: 10 LKS dengan 637 penerima manfaat;
- Balikpapan: 19 LKS dengan 621 penerima manfaat;
- Bontang: 7 LKS dengan 548 penerima manfaat;
- Kutai Timur: 8 LKS dengan 487 penerima manfaat;
- Penajam Paser Utara: 5 LKS dengan 299 penerima manfaat;
- Mahakam Ulu: 1 LKS dengan 72 penerima manfaat.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial milik Pemprov Kaltim yang bekerja sama dengan LKS di masing-masing daerah.
BST tidak hanya menyasar panti sosial milik pemerintah, tetapi juga panti swasta dan lembaga masyarakat. Bantuan meliputi rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, hingga perlindungan korban bencana.
Rudy menegaskan, pemerataan kesejahteraan harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar program di atas kertas.
“Pemerataan ini bukan hanya angka, tetapi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat Kaltim,” katanya.
Editor : Muhammad Robby
