Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) melontarkan kritik keras terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi umum yang aman dan nyaman. Kritik ini mencuat setelah Perum DAMRI kembali tidak memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) melontarkan kritik keras terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi umum yang aman dan nyaman. Kritik ini mencuat setelah Perum DAMRI kembali tidak memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakberpihakan negara terhadap transportasi publik. “Ini menunjukkan negara belum sungguh-sungguh mewujudkan sistem transportasi yang adil dan merata di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4).
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan. Penolakan berulang ini bahkan membuat DAMRI memutuskan untuk tidak lagi mengajukan permohonan serupa.
PUKIS menilai keputusan tersebut berisiko terhadap keberlanjutan bisnis DAMRI. Menurut Gibran, pemerintah seharusnya memahami urgensi peran DAMRI, terutama sebagai simbol kehadiran negara di wilayah terpencil. “DAMRI sangat dibutuhkan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau,” tegasnya.
Minimnya dukungan pemerintah juga dinilai berdampak langsung pada operasional perusahaan, terutama tertundanya peremajaan armada. Padahal, armada merupakan elemen utama pelayanan, khususnya untuk angkutan perintis di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang sebagian besar sudah tidak produktif.
Di banyak wilayah 3TP, DAMRI bahkan menjadi satu-satunya penyedia transportasi karena operator swasta enggan masuk akibat tantangan geografis dan minimnya keuntungan. Tanpa dukungan negara, konektivitas masyarakat di daerah tersebut berpotensi terganggu. “Ini bertentangan dengan semangat pembangunan Indonesia-sentris,” tambah Gibran.
Dari sisi bisnis, PUKIS menilai DAMRI masih bisa bertahan tanpa PMN, namun tidak dalam jangka panjang. Kebutuhan modal besar untuk modernisasi layanan menjadi tantangan serius di tengah persaingan industri transportasi. Karena itu, PUKIS mendesak pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang setara dengan BUMN transportasi lain.
Gibran juga menyinggung adanya ketimpangan perlakuan. “Maskapai seperti Garuda terus mendapat dukungan, sementara DAMRI yang sedang berkembang justru terabaikan,” ujarnya.
Selain itu, PUKIS mendorong evaluasi skema pengadaan angkutan perintis oleh Kementerian Perhubungan. Selama ini, lelang trayek sering hanya diikuti DAMRI sebagai peserta tunggal. Untuk itu, PUKIS mengusulkan perubahan skema menjadi penugasan langsung melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO), seperti yang diterapkan pada sektor perkeretaapian.
Skema PSO dinilai dapat memberikan kepastian pendanaan karena kompensasi berasal dari APBN dan dapat direncanakan sejak awal. Dengan begitu, DAMRI bisa lebih stabil secara finansial dan mampu melakukan perencanaan jangka panjang, termasuk pengembangan rute dan armada.
Di sisi internal, PUKIS juga mendorong manajemen DAMRI memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan tujuh lini bisnisnya, mulai dari angkutan kota hingga logistik. Selama ini, angkutan bandara masih menjadi penyumbang utama pendapatan, sementara segmen lain dinilai belum maksimal.
PUKIS juga menyarankan pemanfaatan aset idle sebagai peluang pengembangan usaha baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian perusahaan ke depan.
Sebagai salah satu pemain utama transportasi darat nasional, DAMRI dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses transportasi. Terlebih, isu krisis energi dinilai menjadi momentum untuk mendorong peralihan ke transportasi publik.
“Penguatan DAMRI adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan transportasi, yang juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tutup Gibran.
