 |
| Rombongan dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Syaripuddin, dan diterima Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan Kalimantan Selatan membawa persoalan konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Rabu (15/4/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Syaripuddin, dan diterima Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu.
Dalam forum tersebut, turut hadir perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), khususnya komunitas Dayak Meratus, serta warga Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.
Syaripuddin mengatakan, sebelum membawa persoalan ini ke tingkat pusat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya di daerah, mulai dari menampung aspirasi masyarakat hingga memfasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena adanya tumpang tindih kewenangan serta ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi di tingkat pusat.
“Berbagai upaya sudah kami lakukan di daerah, tetapi belum ada penyelesaian karena adanya benturan kewenangan dan kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional.
Masyarakat adat Dayak Meratus menilai wilayah tersebut merupakan ruang hidup yang dikelola secara turun-temurun, sehingga kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membatasi akses terhadap sumber daya alam dan mengancam keberlangsungan budaya mereka.
Selain itu, DPD PDI Perjuangan Kalsel juga mengangkat persoalan masyarakat Desa Pulau Panci yang memiliki lahan bersertifikat hak milik sejak 2007–2008, namun kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam.
Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Menanggapi hal tersebut, Adian Napitupulu menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan berkoordinasi bersama komisi terkait serta kementerian/lembaga guna mencari solusi yang adil.
Menurut dia, DPR RI melalui BAM memiliki peran untuk menjembatani berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konflik kebijakan lintas sektor.
Editor : Muhammad Robby
