Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Pemerintah Malaysia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni hingga Juli 2026. Sejumlah langkah strategis pun mulai disiapkan guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyebut periode pertengahan tahun akan menjadi fase krusial dalam memastikan ketersediaan energi tetap aman. Ia menegaskan pasokan BBM untuk April dan Mei masih berada dalam kondisi stabil, namun tantangan diprediksi muncul setelahnya.
“Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia,” ujarnya seperti dikutip dari laporan Bloomberg.
Selain BBM, pemerintah juga menaruh perhatian pada ketersediaan bahan baku turunan minyak dan gas, termasuk untuk kebutuhan industri farmasi serta alat kesehatan yang dinilai vital.
Peringatan serupa sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia menyoroti adanya ketidakpastian pasokan energi global yang berpotensi berdampak pada kondisi domestik mulai pertengahan tahun.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Malaysia mulai melakukan diversifikasi sumber energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pasokan.
Di lapangan, lonjakan permintaan sempat memicu gangguan distribusi di sejumlah SPBU. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan kini telah dalam penanganan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan guna menjaga stabilitas distribusi.
Sementara itu, perusahaan energi nasional Petronas menegaskan pihaknya tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Mereka juga membantah laporan terkait ekspor solar ke Filipina yang disebut-sebut dapat mengganggu pasokan domestik.
Sebagai bagian dari penghematan energi, pemerintah kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Skema ini memungkinkan pegawai bekerja dari rumah hingga tiga hari dalam sepekan.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sektor esensial seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, hanya ASN dengan kriteria tertentu—termasuk jarak tempat tinggal lebih dari delapan kilometer dari kantor—yang dapat mengikuti program ini, khususnya di wilayah seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Selangor.
Dalam pelaksanaannya, pegawai yang menjalankan WFH diwajibkan menggunakan aplikasi SPOT-Me untuk memantau kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala.
Meski demikian, kebijakan ini menuai beragam respons. Sebagian pihak menilai WFH mampu menghemat biaya dan waktu, sementara lainnya menganggap efektivitas kerja bisa menurun.
Sejumlah ekonom juga menilai dampak penghematan energi dari kebijakan ini masih terbatas. Diperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan konsumsi BBM nasional kurang dari satu persen.
Untuk hasil yang lebih signifikan, sejumlah pihak mendorong agar kebijakan serupa turut diterapkan di sektor swasta, meski langkah tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri bagi dunia usaha.
Sumber : CNN Indonesia
