 |
| Anggota DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan bahwa permasalahan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Kondisi sektor pendidikan di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya kemajuan pada sejumlah indikator mutu.
Namun di sisi lain, masih terdapat ketimpangan kualitas, persoalan sumber daya manusia (SDM), serta kondisi infrastruktur sekolah yang memerlukan perhatian serius.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan bahwa permasalahan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara biasa.
“Ini bukan sekadar soal angka statistik yang naik-turun. Kita melihat ada ketimpangan nyata yang harus segera diintervensi. Perbaikan harus dilakukan secara parsial tapi tepat sasaran, terutama pada infrastruktur sekolah, kualitas guru, dan manajemen pendidikan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 370 satuan pendidikan di Kalsel yang terdiri dari 232 sekolah negeri dan 138 swasta, dengan rincian 217 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB.
Dari sisi tenaga pendidik, tercatat sebanyak 14.144 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), namun masih ada sekitar 5.680 tenaga yang belum tersertifikasi.
Sementara itu, kondisi infrastruktur dinilai cukup mengkhawatirkan. Terdapat 917 ruang kelas rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.
Artinya, lebih dari 1.300 ruang kelas membutuhkan penanganan serius yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Dari sisi mutu pendidikan, indikator menunjukkan tren yang beragam. Iklim kebhinekaan dan keamanan mengalami peningkatan, terutama pada sekolah luar biasa (SLB). Namun, di tingkat SMA dan SMK justru terjadi penurunan pada beberapa indikator, dengan kualitas pembelajaran yang stagnan bahkan menurun di SMK.
Selain itu, capaian kinerja satuan pendidikan juga menunjukkan disparitas. Sejumlah sekolah mengalami penurunan kinerja, bahkan hingga 67 persen di tingkat SMK, sementara hanya sebagian kecil yang menunjukkan peningkatan.
Bang Dhin juga menyoroti masih tingginya jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi sebagai indikator bahwa kualitas SDM pendidikan belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan ke depan.
“Kalau kita tidak serius membenahi SDM dan fasilitas dasar, maka peningkatan yang ada hanya bersifat semu dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pendidikan berbasis data dengan langkah yang cepat dan terukur.
“Pendidikan adalah fondasi. Kalau ini timpang, maka dampaknya akan panjang ke sektor lain. Karena itu, kebijakan harus berani, tepat, dan menyentuh akar masalah,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Robby
