Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar pertemuan terkait alur distribusi, pasokan, dan akses pangan tingkat penggilingan padi di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar pertemuan terkait alur distribusi, pasokan, dan akses pangan tingkat penggilingan padi di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola distribusi pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta akses yang terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujar Syamsir.
Menurut dia, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas padi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Kalimantan Selatan pada 2025 mencapai 697.788 ton atau meningkat 88.615 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 609.172 ton. Kenaikan tersebut setara 14,55 persen.
“Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya peningkatan produksi telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi dan tata kelola pasokan yang efektif,” katanya.
Ia menegaskan, ketersediaan pangan yang melimpah tidak otomatis menjamin keterjangkauan harga apabila distribusi belum berjalan optimal.
Dalam rantai pasok beras, penggilingan padi disebut memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara hasil produksi petani dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurut Syamsir, di tingkat penggilingan kualitas beras ditentukan, efisiensi pasokan dijaga, dan stabilitas harga sangat dipengaruhi.
Karena itu, penguatan peran penggilingan padi dinilai perlu mendapat perhatian bersama, baik dari sisi teknologi, kapasitas produksi, manajemen usaha, maupun keterhubungan dengan sistem distribusi yang lebih luas.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari konektivitas distribusi antarwilayah yang belum optimal, fluktuasi pasokan pada musim tertentu, keterbatasan akses informasi pasar, hingga perlunya modernisasi di tingkat penggilingan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kata dia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pangan daerah.
“Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap dapat membangun kesepahaman bersama dalam memperbaiki alur distribusi pangan, memperkuat manajemen pasokan, serta meningkatkan akses pangan yang merata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, termasuk mendorong pemanfaatan teknologi distribusi pangan, penguatan kelembagaan penggilingan, serta peningkatan kemitraan antara petani, penggilingan, dan distributor.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha penggilingan untuk terus meningkatkan kualitas produk, menjaga standar mutu, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata dalam sistem pangan daerah,” kata Syamsir.
Ia optimistis, melalui kerja sama dan komitmen bersama, Kalimantan Selatan mampu mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
