 |
| Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari DPRD Balangan. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari DPRD Balangan.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting atas konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Balangan, Lindawati, menyatakan raihan opini WTP ke-13 bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil dari komitmen berkelanjutan seluruh unsur pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah,” ujar Lindawati, Sabtu (31/5/2026).
Menurut dia, capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten dalam kurun waktu lebih dari satu dekade.
Meski demikian, Lindawati mengingatkan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang baik, kata dia, pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pembangunan daerah.
“Prestasi ini patut disyukuri, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tersebut merupakan yang ke-13 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Balangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Bupati Balangan Abdul Hadi dan Ketua DPRD Balangan Lindawati di Banjarbaru.
Bupati Balangan Abdul Hadi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah hasil kerja bersama. Tanpa kekompakan dan tanggung jawab seluruh jajaran, tentu capaian ini tidak mungkin dapat dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut,” ujar Abdul Hadi.
Ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan diharapkan mampu terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.
Editor : Hendry Rusadi
