Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Muhidin usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi APIP menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5/2026).
Menurut Muhidin, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi terkait aturan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih baik pada 2026.
“FGD ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di semua SKPD berjalan dengan baik, baik penggunaan anggaran maupun hal lainnya,” ujar Muhidin.
Ia menilai penguatan peran APIP sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Karena itu, Muhidin berharap setelah adanya pemahaman yang sama melalui FGD tersebut, APIP dapat turun langsung ke SKPD untuk melakukan pengawasan secara preventif.
“APIP dapat mendatangi langsung SKPD-SKPD untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan,” katanya.
Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya.
Dalam kesempatan itu, Mahendra menegaskan bahwa APIP bukan lembaga yang hanya mencari kesalahan, melainkan mitra pemerintah daerah dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan.
“Pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, namun harus mampu mencegah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Mahendra.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pengawasan dari sekadar administratif menjadi pengawasan substantif yang berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat.
FGD tersebut berlangsung selama dua hari, 22–23 Mei 2026, dan diikuti para kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kepala inspektorat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
