Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Finalisasi dilakukan dalam rapat yang digelar di Banjarmasin, Senin (27/4/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN, — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Finalisasi dilakukan dalam rapat yang digelar di Banjarmasin, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut menjadi tahapan krusial sebelum hasil rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam prosesnya, Pansus III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur mengkaji berbagai masukan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama instansi terkait.
Ketua Pansus III, Husnul Fatahillah, mengatakan pembahasan dilakukan secara rinci dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Pemerintahan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Dari usulan yang ada, terdapat lima rekomendasi utama dari dinas-dinas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas tambang galian C, yang merupakan rekomendasi dari Dinas ESDM,” ujar Husnul.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus III Ahmad Sarwani menyebut finalisasi ini merupakan tahap akhir dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan melalui rapat dengar pendapat dengan sejumlah SKPD.
Menurut dia, sinergi perencanaan pembangunan yang digagas Bappeda diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami berharap evaluasi LKPj ini dapat memperkuat perencanaan pembangunan ke depan, serta memastikan pemerataan pembangunan di 13 kabupaten/kota,” kata Ahmad.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar potensi daerah dapat dimaksimalkan.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Pansus III untuk segera ditindaklanjuti.
“Ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh SKPD sesuai hasil evaluasi. Hari ini kami mulai menyempurnakan berdasarkan arahan dari Pansus III,” ujarnya.
Ia berharap hubungan antara legislatif dan eksekutif semakin solid dalam mendorong pembangunan daerah.
“Dengan sinergi yang baik, pembangunan di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
