Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial melalui digital public infrastructure (DPI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial melalui digital public infrastructure (DPI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, saat kegiatan sosialisasi di Banjarmasin, Senin (18/5/2026), menyampaikan pemerintahannya siap mendukung penuh program nasional tersebut sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Joko Widiarto, Tenaga Ahli Dewan Ekonomi Nasional RI, Guntur Augustin Sinaga, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran BPKP, Bidi Purnomo, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Mudzakkir, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Rony Ferdiansyah, unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, kepala SKPD hingga para lurah se-Kota Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk layanan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat, termasuk layanan perlindungan sosial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menyampaikan, Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama melalui kolaborasi lintas sektor.
Yamin juga menekankan pentingnya integrasi data, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar digitalisasi perlindungan sosial dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka,” katanya.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap program digitalisasi perlindungan sosial ini mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, memperkuat validitas data penerima manfaat, serta memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
