Sebanyak 60 pejabat administrator mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Sebanyak 60 pejabat administrator mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta pelatihan berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, serta Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Pelatihan yang berlangsung di Kampus BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Rabu (10/6/2026).
PKN Tingkat II dijadwalkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026 dengan metode pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran klasikal dan pembelajaran jarak jauh.
Dalam sambutannya, Muhidin menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan peserta selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurut dia, program tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena seluruh materi yang diberikan akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah,” kata Muhidin.
Ia menjelaskan, pola pembelajaran tahun ini dilakukan secara bertahap. Peserta akan mengikuti sejumlah sesi pembelajaran langsung di kampus BPSDMD dengan sistem menginap, sementara tahapan lainnya dilaksanakan secara daring dari instansi masing-masing.
“Total peserta berada di sini selama 12 hari, sedangkan sisanya dilaksanakan melalui Zoom dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.
Muhidin menegaskan seluruh peserta wajib mengikuti setiap tahapan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta BPSDMD mendokumentasikan seluruh materi yang disampaikan narasumber dan pembimbing agar dapat dimanfaatkan kembali setelah pelatihan berakhir.
Menurut Muhidin, tujuan utama pelatihan tidak hanya mencetak pemimpin yang kompeten, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalimantan Selatan Faried Fakhmansyah mengatakan, pelatihan berlangsung selama empat bulan dengan berbagai tahapan pembelajaran, mulai dari pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh.
Faried berharap para peserta mampu membawa perubahan positif di instansi masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan.
“Kami berharap setelah kembali ke instansi masing-masing, para peserta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya,” kata Faried.
Ia menjelaskan, materi pelatihan tahun ini berfokus pada penguatan kepemimpinan adaptif dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah dan nasional.
Empat isu utama yang menjadi fokus pembelajaran meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, kebencanaan, dan ekonomi.
Menurut Faried, tema tersebut relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung peran daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Selama pelatihan, peserta akan diminta mengidentifikasi berbagai persoalan strategis di lingkungan kerjanya dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan sesuai bidang tugas masing-masing.
“Peserta akan mengidentifikasi berbagai persoalan strategis dan merumuskan solusi sesuai bidang tugas serta pengalaman masing-masing,” ujarnya.
Faried menambahkan, BPSDMD akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh peserta, termasuk saat mengikuti pembelajaran dari luar kampus. Karena itu, aspek kedisiplinan menjadi perhatian penting selama pelaksanaan pelatihan.
“Pesan Bapak Gubernur sangat jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh karena terdapat aturan yang harus dipatuhi serta konsekuensi bagi yang melanggar,” pungkasnya.
