Partai politik dinilai tidak hanya harus hadir saat momentum pemilihan umum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan pendampingan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Partai politik dinilai tidak hanya harus hadir saat momentum pemilihan umum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan pendampingan.
Hal itu menjadi perhatian DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan yang membuka ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanahan, hingga persoalan hukum.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., mengatakan partai politik harus mampu mendekatkan diri dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga secara langsung.
“Ruang aspirasi adalah bagian dari kerja politik kerakyatan. Masyarakat harus memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan, memperoleh pendampingan, dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” ujar pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
Menurut Bang Dhin, politik tidak hanya berkaitan dengan kontestasi, jabatan, maupun kekuasaan. Politik juga harus diwujudkan dalam bentuk keberpihakan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar aktif membuka ruang dialog dengan warga.
Reses Jangan Sekadar Formalitas
Bang Dhin mengingatkan agar kegiatan reses anggota DPRD tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Menurut dia, reses harus menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memahami kondisi di lapangan.
“Reses jangan sekadar datang, duduk, lalu pulang. Harus ada dialog yang hidup. Masyarakat harus merasa bebas menyampaikan kebutuhan, kritik, dan harapannya,” katanya.
Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun masyarakat nantinya menjadi bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran di DPRD.
Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Aspirasi Beragam, dari Pendidikan hingga Infrastruktur
Bang Dhin menyebut persoalan yang disampaikan warga cukup beragam.
Dalam bidang pendidikan, masyarakat masih menyampaikan persoalan pemerataan kualitas sekolah, fasilitas belajar, akses pendidikan di wilayah terpencil, serta ketersediaan tenaga pendidik.
Sementara di sektor kesehatan, keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, serta akses layanan yang cepat dan terjangkau.
Selain itu, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak diterima.
Masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, hingga jaringan telekomunikasi, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Menurut Bang Dhin, pembangunan infrastruktur dasar memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Aspirasi Harus Dikawal
DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan juga melakukan pendampingan terhadap sejumlah persoalan masyarakat, di antaranya Masyarakat Adat Pegunungan Meratus, masyarakat Pulau Panci di Kabupaten Kotabaru terkait persoalan tanah dalam kawasan hutan, serta warga Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, yang terdampak aktivitas pertambangan.
Pendampingan dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Bang Dhin menegaskan, setiap aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan atau dokumen administrasi.
“Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di atas kertas. Setiap persoalan harus dikawal, diperjuangkan, dan dicarikan jalan keluar bersama pihak yang berwenang,” ujarnya.
Ia berharap politik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Politik kerakyatan bukan sekadar slogan. Politik kerakyatan adalah ketika partai dan wakil rakyat benar-benar hadir, mendengar, dan bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
