SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN– Peran jurnalis dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital menjadi perhatian dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peran Jurnalis dalam Menciptakan Media yang Edukatif, Berimbang, dan Bebas Hoaks”.
Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Tan Banjarmasin, Jalan A Yani Km 11,8, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (23/6/2026), membahas pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan aparat dalam menjaga stabilitas informasi di masyarakat.
FGD tersebut dibuka oleh Kasubdit Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan AKBP Soetrijono SP MM yang mewakili Direktur Intelkam Polda Kalsel.
Dalam sambutannya, Soetrijono mengatakan perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi semakin cepat. Kondisi itu, kata dia, perlu diimbangi dengan peran media yang mampu melakukan verifikasi sebelum sebuah informasi disebarluaskan.
“Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Berita hoaks yang tidak dikendalikan dapat memicu kesalahpahaman, mengganggu persatuan, dan berdampak pada ketertiban masyarakat,” ujar Soetrijono.
Ia menilai jurnalis memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Menurut dia, sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan insan pers diperlukan untuk menciptakan ruang informasi yang sehat serta menjaga kondusivitas Kalimantan Selatan.
FGD ini menghadirkan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan Ansharian Noor dan Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Chairun Nimah sebagai narasumber.
Ansharian Noor menyampaikan bahwa tugas jurnalis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada publik.
“Media yang berkualitas harus mampu menyajikan informasi secara utuh, memberikan konteks, dan menjelaskan latar belakang sebuah peristiwa,” katanya.
Ia menambahkan, media berimbang harus memberikan ruang kepada berbagai pihak agar masyarakat mendapatkan informasi dari sudut pandang yang lengkap.
Sementara itu, Chairun Nimah menjelaskan bahwa Diskominfo Kalsel terus mendorong peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi tantangan informasi digital.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Karena itu, setiap informasi perlu dipastikan kebenarannya sebelum dibagikan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti anggota JMSI, wartawan, dan pengelola media di Kalimantan Selatan. Peserta berdiskusi mengenai cara memverifikasi informasi, membedakan fakta dan opini, serta menerapkan prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.
Melalui FGD ini, peserta diharapkan semakin memperkuat komitmen menghadirkan produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan edukatif bagi masyarakat. (*)
