Pemerintah Kabupaten Balangan bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN — Pemerintah Kabupaten Balangan bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Senin (29/6/2026), menjadi wadah koordinasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Barabai, perangkat daerah, fasilitas kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Nancy Agitha, menyampaikan sejumlah tantangan dalam menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Balangan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya penganggaran peserta nonaktif, potensi perubahan status kepesertaan akibat pemutusan hubungan kerja, pertumbuhan jumlah penduduk, serta kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN.
BPJS Kesehatan juga mendorong penguatan integrasi data pemerintah daerah dan dukungan regulasi agar cakupan kepesertaan semakin luas serta keberlangsungan program dapat terjaga.
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Kesehatan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Ketika masyarakat sehat, maka pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Akhmad Fauzi.
Ia menyampaikan apresiasi karena Kabupaten Balangan berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama pada 2026.
Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Menurutnya, berbagai masukan masyarakat, termasuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelayanan kesehatan terus membaik.
“Masukan masyarakat menjadi bahan penting bagi kita semua. Ada keluhan, catatan, dan harapan yang harus dijadikan dasar perbaikan agar pelayanan semakin baik,” katanya.
Akhmad Fauzi menegaskan keberhasilan Program JKN tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, badan usaha, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Balangan.
