Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meninjau kembali standar pelayanan publik sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait peningkatan layanan kesehatan, Kamis (18/6/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meninjau kembali standar pelayanan publik sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait peningkatan layanan kesehatan, Kamis (18/6/2026).
Forum yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Balangan itu dihadiri perwakilan Dinkes, puskesmas, RSUD Datu Kandang Haji, organisasi masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan Balangan, Ahmad Sauki, mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan.
Menurut dia, pelayanan yang menjadi kewenangan Dinkes tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai pelayanan perizinan, seperti rekomendasi izin apotek, toko obat, Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), hingga Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan.
“Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi dan melakukan review terhadap standar pelayanan yang telah kami keluarkan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan saat ini,” kata Ahmad Sauki.
Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan sejumlah masukan mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Balangan. Beberapa isu yang dibahas di antaranya efektivitas program Home Care, ketersediaan obat di puskesmas, peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta kemudahan akses informasi layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ahmad Sauki mengatakan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelayanan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh masukan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia berharap Forum Konsultasi Publik dapat diselenggarakan secara rutin agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin.
“Kami mengharapkan kegiatan FKP seperti ini bisa dilaksanakan paling tidak dua kali dalam setahun. Dengan begitu kami dapat terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyikapi berbagai masukan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.
