DPRD Kabupaten Balangan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai langkah memperkuat perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai langkah memperkuat perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (6/7), menyusul proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar.
Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut dia, berbagai faktor penyebab rendahnya serapan anggaran perlu dikaji agar tidak kembali terjadi pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujar Rizkan.
Ia menilai tingginya SiLPA menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar program-program prioritas dapat direalisasikan secara optimal.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Namun, realisasi belanja daerah dari pagu Rp3,993 triliun baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen.
Menurut Rizkan, selisih antara pendapatan dan realisasi belanja tersebut menjadi perhatian serius karena anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5 yang membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa turut memengaruhi percepatan pelaksanaan program di sejumlah SKPD.
Fakhriyanto menambahkan, sebagian besar SiLPA berasal dari program-program strategis yang masih berada dalam tahap pelelangan sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih panjang.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan daerah tetap dalam keadaan sehat. Hal itu terlihat dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Balangan berharap berbagai kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi sehingga pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
