 |
| DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN - DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sekaligus menjadi dasar penyempurnaan penyusunan APBD 2026.
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Rizkan.
Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan sekaligus Ketua TAPD, Fakhriyanto, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, mengatakan pembahasan penyebab tingginya SiLPA merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut dia, hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan anggaran pada APBD 2026.
"Kami tidak ingin dana yang telah dialokasikan untuk kepentingan masyarakat justru menjadi sisa anggaran yang tidak terealisasi. Berbagai kendala yang menghambat penyerapan anggaran harus dibenahi agar penyusunan APBD 2026 lebih tepat sasaran dan mampu mendukung seluruh program prioritas daerah," ujarnya.
Rizkan menambahkan, dana SiLPA tetap menjadi bagian dari keuangan daerah dan telah diperhitungkan dalam rancangan anggaran tahun berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, mengakui realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 baru mencapai sekitar 85 persen sehingga masih menyisakan SiLPA sebesar 15 persen.
Ia mengatakan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam aspek perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan.
"Kami menyadari masih ada ruang perbaikan, baik dari sisi perencanaan, pengadaan, maupun percepatan pelaksanaan program. Ke depan kami berkomitmen meningkatkan realisasi anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Balangan," katanya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan sepakat memperkuat koordinasi dalam proses penyusunan APBD 2026 agar perencanaan anggaran lebih realistis, penyerapan anggaran meningkat, dan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal. (*)
