Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan Selatan mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan Selatan mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir.
Pemadaman yang terjadi sejak akhir Juni 2026 berdampak pada berbagai wilayah, antara lain Kota Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kotabaru, hingga Barito Kuala.
Gangguan tersebut dipicu masalah teknis pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dalam sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan sehingga pasokan listrik harus diatur melalui pemadaman bergilir.
Ketua Umum KAMMI Kalimantan Selatan Muhammad Edoarrahman menilai persoalan tersebut telah melampaui gangguan teknis karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
“Pemadaman listrik yang terjadi berhari-hari ini bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Kondisi ini telah merugikan masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil hingga pelayanan publik. PLN perlu memberikan kepastian penanganan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat,” ujar Edoarrahman dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, KAMMI menerima berbagai laporan mengenai dampak pemadaman di lapangan.
Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya aktivitas usaha.
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga sempat terkendala karena sistem digital tidak dapat beroperasi saat listrik padam.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat, mulai dari pedagang yang kehilangan pelanggan hingga terganggunya pelayanan administrasi. Kondisi ini menunjukkan pemadaman listrik telah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” katanya.
Atas kondisi tersebut, KAMMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PLN. Organisasi itu meminta perusahaan mempercepat perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan, menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab dan progres pemulihan, serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, KAMMI juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan terhadap penanganan krisis kelistrikan.
PLN juga didorong memprioritaskan pasokan listrik bagi fasilitas layanan publik yang bersifat vital, seperti rumah sakit dan layanan administrasi kependudukan, selama proses perbaikan berlangsung.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Masyarakat berhak memperoleh layanan listrik yang andal dan berkelanjutan, sehingga evaluasi terhadap sistem kelistrikan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Edoarrahman.
Editor : Muhammad Robby
