 |
| Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan itu menjadi pijakan awal bagi penyusunan Rancangan Perubahan APBD yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah hingga akhir tahun anggaran.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Balangan, Selasa (28/7/2026).
Dokumen ditandatangani Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi bersama Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati, serta Wakil Ketua DPRD Muhammad Rizkan dan Saiful Arif.
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi mengatakan, perubahan KUA-PPAS merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, perubahan tersebut tidak sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan efektif hingga penghujung tahun anggaran.
“Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas,” ujar Fauzi.
Ia menambahkan, dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD 2026 sehingga setiap kebijakan belanja dapat diselaraskan dengan kondisi aktual daerah dan target pembangunan yang ingin dicapai.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tercapainya kesepakatan Perubahan KUA-PPAS, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah pun diharapkan mampu merealisasikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
