 |
| Ambruknya Jembatan Halinau di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin, menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Ambruknya Jembatan Halinau di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin, menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin.
Koordinasi kedua pihak dinilai menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan cepat sekaligus memastikan akses masyarakat kembali normal dan aman.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, HM Rian Zulfikar, bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Ia menilai keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Keselamatan warga adalah yang paling utama,” kata Rian.
Rian mengapresiasi respons cepat Pemko Banjarmasin melalui tim KUPT Dinas PUPR bagian jalan dan jembatan yang langsung melakukan koordinasi serta penanganan di lokasi.
Menurutnya, langkah cepat tersebut perlu terus dikawal dan dikoordinasikan agar akses masyarakat Mantuil tidak terputus terlalu lama. Sebab, jembatan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami mengapresiasi respons cepat Pemko Banjarmasin melalui Dinas PUPR yang langsung turun dan berkoordinasi di lapangan untuk penanganan sementara,” ujarnya.
Rian mengatakan, koordinasi antara DPRD dan Pemko diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat, mulai dari solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen.
Untuk jangka pendek, ia mendorong Dinas PUPR memastikan adanya penanganan darurat yang dapat memberikan akses bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
“Penanganan sementara harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apakah melalui jembatan darurat atau penataan alur penyeberangan sementara, yang paling penting masyarakat tetap mendapatkan akses yang aman,” jelasnya.
Sementara untuk jangka panjang, Rian mendorong pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh dan memenuhi standar keamanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, kata dia, akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memastikan kebutuhan pembangunan tersebut dapat menjadi bagian dari skala prioritas anggaran pemerintah daerah.
“Komisi III akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR agar pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh dan sesuai standar keamanan dimasukkan dalam skala prioritas anggaran mendatang, baik APBD Perubahan maupun APBD Murni terdekat,” katanya.
Menurut Rian, penanganan Jembatan Halinau tidak cukup hanya dengan memperbaiki bagian yang ambruk. Pemerintah juga perlu melihat kondisi jembatan secara menyeluruh untuk memastikan konstruksi yang digunakan benar-benar aman bagi masyarakat.
Ia meminta Dinas PUPR melakukan pemetaan teknis dan inventarisasi terhadap jembatan-jembatan yang memiliki konstruksi kayu atau sudah berusia tua di wilayah Banjarmasin.
“Kami meminta Dinas PUPR segera melakukan pemetaan teknis dan inventarisasi menyeluruh terhadap jembatan-jembatan berkonstruksi kayu atau tua,” ujarnya.
Pemetaan tersebut, lanjut Rian, penting dilakukan terutama terhadap jembatan di wilayah Banjarmasin Selatan dan kawasan pesisir sungai lainnya yang memiliki karakteristik serupa.
Dengan adanya pemeriksaan dan inventarisasi, potensi kerusakan dapat diketahui lebih awal sehingga pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan atau penguatan sebelum menimbulkan risiko bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain,” tegasnya.
Rian memastikan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin akan terus mengawal proses penanganan bersama Pemko, khususnya Dinas PUPR, hingga persoalan akses warga Mantuil dapat diselesaikan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawal dan memantau proses penanganan di lapangan hingga akses transportasi warga Kelurahan Mantuil kembali normal dan aman,” pungkasnya.
