 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit keselamatan secara menyeluruh di jalur alternatif Banjarbaru–Batulicin. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit keselamatan secara menyeluruh di jalur alternatif Banjarbaru–Batulicin. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul masih sering terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia maupun luka berat.
Politikus yang akrab disapa Bang Dhin itu menegaskan, jalur alternatif tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut dia, tujuan tersebut tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Jalur ini dibangun untuk mempercepat konektivitas dan menggerakkan ekonomi. Namun, manfaat tersebut jangan sampai dibayar dengan nyawa masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau pengendara agar berhati-hati,” kata Bang Dhin.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan, serta kepolisian segera memetakan titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang jalur tersebut.
Selain itu, Bang Dhin mendorong percepatan pemasangan berbagai fasilitas keselamatan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan reflektif, penerangan jalan, pagar pengaman, pita penggaduh, hingga pembatas kecepatan di lokasi yang berisiko tinggi.
Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kondisi tikungan tajam, tanjakan, turunan, permukaan jalan, serta kesiapan layanan darurat apabila terjadi kecelakaan.
“Jangan menunggu korban berikutnya. Harus ada tindakan cepat, anggaran yang jelas, dan perbaikan permanen. Keselamatan masyarakat wajib menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Bang Dhin juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban kecelakaan di jalur tersebut. Ia berharap seluruh korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih.
Menurutnya, upaya peningkatan infrastruktur harus selalu dibarengi dengan standar keselamatan yang memadai agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko yang lebih besar.
