 |
| DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif memperkuat sinergi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif memperkuat sinergi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, di Rumah Banjar, Banjarmasin, Jumat (31/7/2026).
Rapat dihadiri sejumlah mitra kerja dari unsur eksekutif yang memaparkan program prioritas beserta kebutuhan anggaran untuk tahun 2027. Paparan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK mengatakan, pembahasan bersama mitra kerja menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap program yang diusulkan memiliki manfaat yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi seluruh mitra kerja yang telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Supian.
Menurut dia, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen KUA-PPAS yang berkualitas dan mampu menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ia menambahkan, penyusunan KUA dan PPAS harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil sehingga setiap alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
Selain itu, Banggar DPRD Kalsel juga mendorong agar seluruh program yang diusulkan perangkat daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
