 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M. Syaripuddin mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalsel. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M. Syaripuddin mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalsel.
Desakan itu disampaikan menjelang puncak musim kemarau 2026. Syaripuddin menilai penetapan status Siaga Darurat Karhutla sejak 6 Juli 2026 harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Status Siaga Darurat Karhutla yang sudah ditetapkan sejak 6 Juli lalu itu langkah yang tepat, tapi status di atas kertas saja tidak cukup. Yang masyarakat butuhkan adalah tindakan nyata dan cepat di lapangan,” ujar Syaripuddin dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
1.552 Kejadian Karhutla
Syaripuddin menyoroti data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026.
Dalam periode tersebut, tercatat 1.552 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 6.029,67 hektare.
Tiga wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar yakni Kabupaten Banjar sebesar 1.347,62 hektare, Tanah Laut 1.244,08 hektare, dan Kota Banjarbaru 1.029,70 hektare.
Selain itu, sebanyak 8.177 titik panas atau hotspot terdeteksi sepanjang periode tersebut.
Kabupaten Tapin tercatat memiliki jumlah hotspot tertinggi, yakni 2.899 titik. Menurut Syaripuddin, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kebakaran berulang yang perlu segera ditangani.
“Data BPBD ini menunjukkan karhutla sudah menyebar ke hampir seluruh kabupaten/kota, bukan hanya terkonsentrasi di satu-dua titik,” katanya.
Karhutla Berdampak pada Kesehatan
Syaripuddin juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Data yang disampaikannya mencatat sebanyak 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terjadi dalam sepekan pada 19-25 Juli 2026. Jumlah tersebut disebut meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Kualitas udara di Banjarbaru bahkan sempat berada dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor.
Menurut Syaripuddin, kondisi tersebut menunjukkan karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat.
“Anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling menderita akibat asap ini, dan mereka tidak bisa menunggu birokrasi bergerak lambat,” ujarnya.
Empat Desakan kepada Pemerintah
Untuk mempercepat penanganan karhutla, Syaripuddin menyampaikan empat desakan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota terdampak, serta Kementerian Kehutanan.
Pertama, pemerintah diminta mempercepat operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara, khususnya di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi.
Menurut dia, penambahan armada water bombing perlu dilakukan jika dibutuhkan agar titik api dapat ditangani sebelum meluas.
Kedua, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan harus dilakukan secara tegas.
Hal itu termasuk terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti lalai mengawasi wilayah kerjanya.
Ketiga, pemerintah diminta memperluas layanan kesehatan darurat di wilayah terdampak asap.
Layanan tersebut antara lain berupa pembagian masker dan penyediaan posko kesehatan yang tidak hanya dipusatkan di kawasan perkotaan.
Keempat, pemerintah diminta membuka data karhutla secara transparan melalui satu kanal resmi.
Dengan demikian, masyarakat dapat memantau perkembangan titik api dan kondisi kualitas udara secara lebih mudah dan real-time.
“DPRD siap mengawal dan mendukung penuh anggaran serta kebijakan yang dibutuhkan eksekutif untuk menangani karhutla ini,” kata Syaripuddin.
Namun, dia menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan lebih cepat dan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Syaripuddin juga mendorong pemerintah menyusun langkah pencegahan jangka menengah dan panjang.
Upaya tersebut, antara lain melalui restorasi lahan gambut serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian tanpa bakar.
Menurut dia, langkah pencegahan diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif ketika musim kemarau tiba.
