SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya memperkuat pelayanan dasar di desa sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat itu, Komisi I memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Upaya tersebut juga didukung melalui pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) Posyandu 6 SPM di Kabupaten Banjar, yakni di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, dan Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru.
Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menghadirkan pilot project tersebut. Program itu diharapkan dapat menjadi model pengembangan Posyandu 6 SPM di desa-desa lain di Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat desa.
“Kami berharap pembinaan Posyandu 6 SPM ini terus ditingkatkan. Terlebih, ini adalah salah satu program strategis Presiden terkait menekan angka stunting,” ujarnya usai rapat.
Menurut Habib Hamid, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu perlu terus didorong agar mampu memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga berbagai program strategis dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menilai transformasi Posyandu 6 SPM menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan.
Melalui penguatan peran Posyandu dan dukungan lintas sektor, DPRD berharap program tersebut mampu menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mencetak generasi muda yang sehat, berkualitas, dan bebas dari masalah gizi.
