 |
| Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mencegah praktik gratifikasi dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Foto-ANTARA |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mencegah praktik gratifikasi dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah ini dilakukan untuk memenuhi indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 2026 yang menjadi salah satu instrumen pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Yamin, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan Pemerintah Kota Banjarmasin memperoleh skor 78,09 atau masuk kategori "Terjaga".
Meski demikian, evaluasi masih menemukan sejumlah perangkat daerah yang memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi.
Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif.
"Manajemen risiko tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Ini harus menjadi cara berpikir dalam setiap proses pengambilan keputusan agar potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan setiap program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta akuntabel," kata Yamin.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih merupakan tanggung jawab seluruh aparatur sipil negara (ASN), bukan hanya Inspektorat maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurut Yamin, pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen setiap ASN untuk bekerja secara jujur, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.
Karena itu, pengendalian gratifikasi perlu menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan, Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengembangkan Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Langkah tersebut disertai dengan penguatan manajemen risiko, peningkatan efektivitas pengawasan internal oleh APIP, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Yamin juga mengingatkan ASN agar memahami ketentuan mengenai gratifikasi, termasuk bentuk pemberian yang wajib ditolak, mekanisme pelaporan apabila gratifikasi diterima dalam kondisi tertentu, serta pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.
Ia turut mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan hadiah, uang, ataupun bingkisan kepada ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Pelaksana Tugas Inspektur Kota Banjarmasin Rabiatul Adawiyah mengatakan, sistem pengendalian yang efektif menjadi fondasi penting dalam membangun integritas birokrasi.
"Integritas tidak dibangun ketika terjadi pelanggaran, melainkan melalui sistem yang mampu mencegahnya sejak awal. Karena itu, pengendalian gratifikasi dan manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja agar pelayanan publik semakin akuntabel dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menandatangani Internal Audit Charter sebagai landasan pelaksanaan fungsi audit intern yang independen, objektif, dan profesional.
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota bersama Pelaksana Tugas Inspektur Kota Banjarmasin.
Selain itu, seluruh pimpinan perangkat daerah turut menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sebagai bentuk penguatan komitmen untuk mencegah korupsi, mengendalikan gratifikasi, serta mengoptimalkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Melalui penguatan sistem tersebut, pemerintah kota berharap tata kelola pemerintahan menjadi semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Editor : Muhammad Robby
