 |
| Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Komisi IV, H.M. Syaripuddin, mendorong pemerintah memperbaiki akurasi data pengelompokan desil dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Komisi IV, H.M. Syaripuddin, mendorong pemerintah memperbaiki akurasi data pengelompokan desil dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurut Syaripuddin, pembaruan data penting dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan data SIKS-NG Kementerian Sosial RI per April 2026, terdapat 1.484.236 keluarga atau 4.371.230 jiwa penduduk Kalimantan Selatan yang telah terdata dalam sistem tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 132.231 keluarga masih berstatus “Belum Peringkat” karena belum melalui proses verifikasi dan validasi. Sementara itu, 38.557 keluarga lainnya tercatat berstatus “Nonaktif”.
“Data ini menunjukkan bahwa penargetan bantuan sosial di Kalimantan Selatan sudah cukup baik, namun masih ada ruang perbaikan, terutama pada kelompok yang belum diperingkat,” ujar Syaripuddin.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan data statistik. Menurut dia, akurasi data menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial sesuai kondisi kesejahteraannya.
Syaripuddin menjelaskan, pengelompokan desil merupakan instrumen penargetan dalam kebijakan bantuan sosial. Keluarga yang berada pada Desil 1 dan 2 merupakan kelompok paling miskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, keluarga yang masuk Desil 3 dan 4 diarahkan untuk memperoleh program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya menuju kemandirian.
Sejumlah daerah tercatat memiliki jumlah keluarga Desil 1 yang cukup tinggi. Di antaranya Kabupaten Banjar sebanyak 7.789 keluarga, Kota Banjarmasin 8.965 keluarga, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 7.325 keluarga.
Syaripuddin menilai wilayah dengan jumlah keluarga Desil 1 tinggi perlu menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik melalui APBD Provinsi Kalsel maupun APBD kabupaten/kota.
Dorong Percepatan Verifikasi Data
Syaripuddin mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki kualitas data penerima bansos.
Pertama, mempercepat proses verifikasi dan validasi keluarga yang masih berstatus “Belum Peringkat” agar mereka yang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh hak bantuan.
Kedua, melakukan pemutakhiran data berstatus “Nonaktif” secara berkala melalui pemadanan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas dinas serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data secara partisipatif.
“Kami di Komisi IV akan terus mengawal proses pemutakhiran data ini melalui fungsi pengawasan dan anggaran DPRD, agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Ia berharap tidak ada lagi masyarakat miskin yang tertinggal dari program bantuan sosial hanya karena persoalan data yang belum diperbarui.
Syaripuddin juga mengimbau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi belum mendapatkannya agar aktif melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial setempat.
“Data kesejahteraan masyarakat harus terus diperbarui agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga,” pungkasnya.
