Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026, Rabu (24/9/2026)
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026, Rabu (24/9/2026) di Banjarmasin. Mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan di tengah dinamika global yang masih menantang.
Acara tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, dan media. Hadir pula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia untuk memperkaya perspektif fiskal dan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, dalam _keynote speech_-nya menegaskan LPP memiliki peran strategis sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurut dia, Pemprov Kalsel saat ini menaruh perhatian pada tiga agenda utama.
Pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi. Kedua, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif. Ketiga, menjaga kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Aloysius Donanto H. W., menyampaikan LPP bukan sekadar dokumen asesmen ekonomi periodik, melainkan instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah.
“Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 5,28 persen secara tahunan atau _year on year_ (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen yoy,” ujarnya.
Meski tumbuh solid, ekonomi Kalsel masih menghadapi tantangan struktural. Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, terutama batu bara, sehingga memiliki eksposur tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Di sisi lain, upaya hilirisasi batu bara masih terkendala aspek teknis dan keekonomian. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga menjadi tekanan dalam menjaga ruang fiskal daerah.
Kondisi ini, menurut BI, menegaskan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam, disertai sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Diversifikasi ekonomi diarahkan pada pengembangan pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata. Dari sisi pembiayaan, belanja daerah didorong agar lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang besar, Pemprov membuka ruang investasi swasta dan skema kemitraan, termasuk melalui percepatan proses perizinan.
Melalui forum diseminasi ini, BI Kalsel bersama Pemprov dan seluruh pemangku kepentingan mendorong penguatan pemahaman bersama mengenai kondisi dan prospek perekonomian Kalsel.
Pemprov juga mengajak pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi perencanaan daerah, serta mendorong dunia usaha dan perbankan menyampaikan tantangan di lapangan sebagai masukan kebijakan.
Ke depan, sinergi kebijakan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Kalsel sekaligus menjaga stabilitas secara berkelanjutan, melalui diversifikasi sumber pertumbuhan, perbaikan iklim investasi, serta bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang optimal.
