 |
| Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah.
Hal itu disampaikan H. Muhidin saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin dan para pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan Jalan Lintas Tengah, pengembangan kawasan Stadion Internasional, serta rencana pembangunan rumah sakit.
Untuk pembangunan Jalan Lintas Tengah, H. Muhidin meminta koordinasi terkait pembebasan lahan segera dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk PTPN.
Menurut dia, kepastian status dan nilai lahan diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran serta tahapan pembangunan.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar H. Muhidin dalam rapat.
Ia juga meminta proses appraisal atau penilaian lahan dilakukan secara cermat dan transparan sehingga hasilnya tidak menimbulkan persoalan pada tahap selanjutnya.
Asisten I Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra melaporkan, percepatan pembangunan Jalan Lintas Tengah saat ini difokuskan pada proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.
Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026. Sementara pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027.
Sejumlah persoalan masih perlu diantisipasi, seperti potensi tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang membutuhkan proses persetujuan.
Pembebasan Lahan Stadion
Selain Jalan Lintas Tengah, H. Muhidin meminta proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Internasional segera ditindaklanjuti.
Pemprov Kalsel juga diminta memastikan hasil appraisal sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran.
Tak hanya lahan utama stadion, pemerintah juga perlu menyiapkan kebutuhan lahan pendukung dan kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
H. Muhidin meminta persiapan tersebut dilakukan sejak 2026 dengan melibatkan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kementerian terkait.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Yasin Toyib menyampaikan, untuk Stadion Internasional, lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp 150 miliar ditargetkan tayang pada Jumat atau Senin.
Sementara itu, pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan anggaran sekitar Rp 65 miliar.
Selain stadion, Dinas PUPR juga melaporkan perkembangan pembangunan Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan jembatan di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Transfer Daerah dan Realisasi APBD
Dalam rapat tersebut turut dibahas kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi.
Berdasarkan paparan jajaran terkait, terdapat transfer ke daerah (TKD) yang ditangguhkan sekitar Rp 2,179 triliun serta dana bagi hasil (DBH) kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp 1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi masing-masing komponen transfer.
Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti melaporkan, realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp 9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp 6,1 triliun atau 61,95 persen. Sementara realisasi fisik mencapai 72,91 persen.
Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp 6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu belanja Rp 9,97 triliun.
Sementara itu, pendapatan daerah telah mencapai Rp 6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp 7,39 triliun. Realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp 7,3 triliun.
Pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp 4,06 triliun. Realisasi pajak daerah mencapai 92,03 persen, dengan salah satu penyumbang utama berasal dari PBBKB yang telah mencapai 106,19 persen.
Adapun pendapatan transfer masih berada di angka 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen sehingga perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun.
WFH ASN Dicabut
Dalam rapat tersebut, H. Muhidin juga membahas pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH) pada Jumat.
Ia menyatakan kebijakan WFH pada Jumat akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang.
Menurut H. Muhidin, penerapan WFH belum memberikan efisiensi yang berarti karena sejumlah kebutuhan operasional, seperti transportasi dan listrik, tetap berjalan.
Meski demikian, pengaturan jam masuk dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi kabut asap, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan pelayanan publik.
Untuk hari kerja normal, H. Muhidin meminta pada pukul 08.00 WITA sudah ada ASN yang bertugas agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.
“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” pungkasnya.
