 |
| Pemerintah Indonesia masih membahas tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia masih membahas tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
Padahal, Malaysia telah menyiapkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel untuk membantu operasi pemadaman di tengah meluasnya kabut asap lintas batas.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah tengah mengoordinasikan kemungkinan pelaksanaan kerja sama tersebut. Namun, ia belum memastikan kapan keputusan mengenai pengerahan bantuan Malaysia akan diumumkan.
“Nah, ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya,” kata Jumhur seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (12/10/2026).
Saat kembali ditanya mengenai waktu pelaksanaan kerja sama, Jumhur menegaskan bahwa koordinasi masih berlangsung.
“Bukan kapan, lagi dikerjain. Nanti dikabarin, saya kabarin. Ongoing ya, ongoing,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya masih menunggu tanggapan resmi Indonesia atas tawaran bantuan pemadaman karhutla. Menurut Zahid, tawaran itu telah disampaikan melalui jalur diplomatik maupun komunikasi langsung antarpemimpin kedua negara.
Kantor berita Malaysia, Bernama, pada Minggu (11/10/2026) melaporkan, bantuan yang disiapkan mencakup satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel. Sumber daya tersebut ditawarkan untuk membantu menangani kebakaran di Sumatera dan Kalimantan yang memicu kabut asap lintas batas.
Zahid menjelaskan, Badan Nasional Pengurusan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengirimkan surat kepada instansi terkait di Indonesia. Namun, hingga Minggu, kedua lembaga tersebut disebut belum menerima jawaban resmi mengenai pelaksanaan bantuan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut tawaran bantuan Malaysia saat menerima kunjungan Zahid di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 18 September 2026. Ketika itu, Prabowo menyampaikan terima kasih dan menyatakan dukungannya terhadap kerja sama kedua negara dalam menangani kebakaran hutan.
“Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” kata Prabowo, sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Sambutan tersebut belum diikuti kepastian pengerahan bantuan di lapangan. Hingga Senin (12/10/2026), pemerintah Indonesia masih membahas bentuk kerja sama dan mekanisme pelaksanaannya.
Pemadaman Tanjung Puting Jadi Prioritas
Di tengah pembahasan bantuan internasional, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pemadaman karhutla, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Kawasan konservasi tersebut menjadi perhatian karena merupakan habitat penting orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan berbagai satwa dilindungi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam. Selain Tanjung Puting, pemerintah memprioritaskan pemadaman di wilayah lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” kata Dudung.
Dudung menjelaskan, tawaran bantuan Malaysia belum dibahas secara khusus dalam rapat terbatas tersebut. Sementara itu, operasi pemadaman di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang penerbangan.
Kondisi tersebut menghambat operasi pemadaman melalui udara sehingga petugas lebih mengandalkan upaya pemadaman dari darat.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal,” ujar Dudung.
Kementerian Kehutanan menyebut pemadaman di Tanjung Puting menghadapi tantangan berupa luasnya kawasan terdampak, sulitnya akses menuju titik api, dan karakteristik lahan gambut. Pada ekosistem gambut, api dapat menjalar melalui lapisan bahan organik di bawah permukaan tanah sehingga penanganannya membutuhkan upaya khusus.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan Balai Taman Nasional Tanjung Puting telah mengajukan dukungan pemadaman udara sejak 9 September 2026. Operasi pengeboman air atau water bombing dilaksanakan pada 20–22 September, tetapi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.
Permohonan bantuan kembali diajukan pada 2 Oktober untuk wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan. Pada 9 Oktober, permintaan tambahan juga disampaikan untuk memperluas sasaran pemadaman di sekitar Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Situasi di lapangan semakin sulit setelah sejumlah relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia di Kotawaringin Barat menyatakan menarik diri dari kegiatan pemadaman. Mereka mengaku telah mengerahkan kemampuan, tetapi menilai dukungan operasional yang tersedia belum memadai untuk menghadapi kebakaran.
Kementerian Kehutanan menyatakan terus memperkuat dukungan personel, peralatan, dan anggaran operasional. Pemerintah juga melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi lingkungan, dan pelaku wisata untuk melindungi kawasan konservasi tersebut.
Kabut Asap Ancam Kesehatan Warga
Dampak karhutla tidak hanya mengancam hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga kesehatan masyarakat. Kabut asap menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menurun hingga mencapai kategori berbahaya.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup yang dilaporkan Katadata pada Senin (12/10/2026), Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah daerah melampaui angka 300. Beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bahkan dilaporkan mencatatkan indeks lebih dari 1.000 pada pemantauan siang hari.
Kualitas udara pada tingkat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit jantung dan paru-paru.
Pemerintah daerah didorong meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan membatasi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya.
Melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2026, pemerintah juga mengarahkan penyesuaian kegiatan pendidikan dan pekerjaan berdasarkan tingkat pencemaran udara. Langkah tersebut mencakup kemungkinan pembelajaran jarak jauh, penghentian sementara kegiatan luar ruangan, serta penerapan bekerja dari rumah untuk pekerjaan yang memungkinkan.
Pemerintah juga memperkuat kesiapan petugas pemadam. Dudung memastikan rotasi personel dilakukan untuk mencegah kelelahan ekstrem, termasuk bagi anggota TNI, Polri, dan petugas gabungan yang telah bertugas dalam waktu panjang.
Pemerintah Awasi 57 Entitas Perusahaan
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah memperluas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup pada 29 September 2026 menyatakan telah menindaklanjuti pengawasan terhadap 57 entitas perusahaan dengan total area terbakar mencapai 34.636 hektare.
Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho, mengatakan 17 dari 57 perusahaan tersebut memiliki riwayat kejadian karhutla berulang. Pemerintah menyiapkan instrumen penegakan hukum administratif, perdata, maupun pidana berdasarkan hasil verifikasi dan bukti yang ditemukan.
Namun, keberadaan lahan terbakar di wilayah perusahaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penetapan tanggung jawab hukum memerlukan pemeriksaan terhadap penyebab kebakaran, pengelolaan lahan, dan pemenuhan kewajiban pencegahan oleh masing-masing perusahaan.
Persoalan karhutla juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN karena kabut asap dapat menyebar melintasi batas negara. Indonesia dan negara-negara tetangga memiliki kerangka kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk memperkuat pencegahan, pemantauan, dan penanganan pencemaran asap lintas batas.
Di tengah kebakaran yang masih berlangsung, tawaran bantuan Malaysia menjadi salah satu opsi kerja sama regional dalam penanganan bencana lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kejelasan keputusan dan mekanisme operasional dari pemerintah Indonesia.
Sementara itu, pemadaman di lapangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pengamanan kawasan konservasi, dan penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari upaya menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
