Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin meluas. Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 4.899 kejadian kebakaran dengan perkiraan luas lahan terdampak mencapai 27.141,49 hektare.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin meluas. Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 4.899 kejadian kebakaran dengan perkiraan luas lahan terdampak mencapai 27.141,49 hektare.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, tiga daerah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla, yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tapin.
Sementara itu, 10 kabupaten/kota lainnya masih berstatus siaga darurat. Adapun status siaga darurat karhutla tingkat provinsi berlaku sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan, peningkatan status penanganan di sejumlah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebakaran di lapangan.
Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yakni 1.094 kejadian. Selanjutnya, Kota Banjarbaru mencatat 913 kejadian dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 714 kejadian.
Dari sisi luas lahan terbakar, Kabupaten Banjar juga menempati urutan pertama dengan luas 7.039,62 hektare. Berikutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 4.208,55 hektare dan Tanah Laut mencapai 3.547,48 hektare.
Barito Kuala Tetapkan Status Tanggap Darurat
Meningkatnya dampak kebakaran mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menaikkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa (13/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mengupayakan bantuan tambahan dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Meluasnya karhutla di Kalsel tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas udara serta potensi kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, penanganan kebakaran dan upaya pencegahan perlu terus diperkuat, terutama di wilayah yang telah menetapkan status tanggap darurat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.
