Pemkab Banjar Harmonisasi Dua Rancangan Perbup, Atur Informasi Publik dan APBDes 2027


 Pemerintah Kabupaten Banjar mengharmonisasikan dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup), yakni tentang Kerja Sama Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik serta Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2027.

SUARAMILENIAL.ID, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mengharmonisasikan dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup), yakni tentang Kerja Sama Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik serta Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2027.

Rapat harmonisasi berlangsung di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rabu (14/10/2026). 

Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan substansi kedua rancangan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan sebelum memasuki tahapan pembentukan regulasi selanjutnya.

Rapat dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Erick Yulianto, bersama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhany.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar Faisal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa M Hafizh Anshari, serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Noor Syawli Syahri.

Kepala DKISP Kabupaten Banjar Faisal mengatakan, regulasi tentang kerja sama penyebarluasan informasi dan komunikasi publik diperlukan untuk memberikan landasan yang jelas bagi pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan berbagai pihak.

“Kerja sama dalam penyebarluasan informasi dan komunikasi publik perlu dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penyusunan regulasi ini, diharapkan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan lebih tertib sehingga informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Faisal, penyebarluasan informasi daerah membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak sesuai tugas dan kewenangannya.

Pengaturan yang jelas diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama sekaligus mendukung penyampaian informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, rancangan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2027 turut dibahas untuk mendukung penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui harmonisasi tersebut, Pemkab Banjar berharap kedua rancangan peraturan dapat disempurnakan sebelum melanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya.

Reporter    : Ma'rifah

Editor        : Muhammad Robby

Lebih baru Lebih lama