 |
| Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sekaligus evaluasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), pada 14–15 Oktober 2026. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sekaligus evaluasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), pada 14–15 Oktober 2026.
Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati HSS Suriani, mewakili Bupati Syafrudin Noor, itu diikuti 199 peserta.
Mereka terdiri dari asisten dan staf ahli Sekretariat Daerah HSS, PA, KPA, PPTK, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat, serta pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Bimtek tersebut menghadirkan Samsul Ramli dan Kepala UKPBJ Kabupaten HSS Mahyuni sebagai narasumber. Kegiatan berlangsung di Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Mahyuni mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi terbaru sekaligus meningkatkan kompetensi PA, KPA, dan PPTK dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
Ia berharap peserta dapat menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi dasar untuk memitigasi risiko dalam setiap tahapan pengadaan.
Sementara itu, Suriani menegaskan, peningkatan kapasitas aparatur penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Evaluasi juga diharapkan menjadi sarana memperbaiki kelemahan, mencegah terulangnya permasalahan, serta memperkuat integritas dan tanggung jawab aparatur,” ujarnya.
Suriani berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi sehingga pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab HSS berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
