Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp240 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp240 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten di wilayah tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penyaluran bantuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa bantuan tahap pertama sebesar Rp200 miliar telah ditransfer kepada pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Bantuan itu diberikan setelah dirinya mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk membantu penanganan karhutla di wilayah tersebut.
“Total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis.
Setelah penyaluran tahap pertama, pemerintah kembali mengajukan bantuan untuk sejumlah daerah yang belum menerima bantuan sebelumnya.
Pengajuan tambahan tersebut mempertimbangkan kondisi serta tingkat eskalasi kebakaran hutan dan lahan yang berbeda di setiap wilayah.
Presiden kemudian menyetujui bantuan bagi empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Menurut Raja Juli, dana bantuan untuk keempat kabupaten tersebut telah masuk ke rekening masing-masing pemerintah daerah sekitar dua hari sebelum keterangannya disampaikan.
Ia meminta para kepala daerah memanfaatkan dana tersebut secara maksimal dan sesuai dengan peruntukannya.
Raja Juli juga mengingatkan agar penggunaan bantuan mengikuti ketentuan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Bantuan Tidak Termasuk Operasi Pemadaman dari Pusat
Raja Juli menjelaskan, dana bantuan Presiden tersebut akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah penerima.
Dana Rp240 miliar itu tidak termasuk anggaran penanganan karhutla yang dilaksanakan pemerintah pusat, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman melalui pengeboman air (water bombing).
Operasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla di Indonesia.
Lima provinsi lainnya adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mendukung penanggulangan dampak kebakaran di wilayah masing-masing.
Sumber: CNN Indonesia
