SUARAMILENIAL.ID, KOTABARU – Ancaman abrasi pantai di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi perhatian. Kawasan Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, hingga Tanjung Seloka disebut membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
Abrasi tidak hanya mengikis garis pantai, tetapi juga berpotensi mengancam permukiman warga, fasilitas umum, hingga keberadaan sumber air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut dia, penanganan perlu diawali dengan peninjauan langsung ke lokasi serta pemetaan kawasan pesisir yang mengalami abrasi paling parah.
“Jangan menunggu sampai kerusakan semakin luas dan fasilitas masyarakat terdampak. Pemerintah perlu hadir, melihat kondisi di lapangan, lalu menetapkan langkah penanganan yang jelas,” ujar Bang Dhin.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi memperkuat koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk menyusun langkah penanganan secara bertahap.
Upaya tersebut perlu mencakup identifikasi tingkat kerusakan, pemetaan potensi dampak terhadap masyarakat dan fasilitas umum, serta penentuan lokasi yang menjadi prioritas penanganan.
Bang Dhin menilai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai harus didasarkan pada kajian teknis dengan mempertimbangkan karakteristik setiap kawasan pesisir.
Sejumlah opsi konstruksi, seperti pemecah gelombang maupun bangunan pelindung pantai menggunakan konstruksi kaki gajah, dapat dipertimbangkan sesuai hasil kajian teknis.
Hal itu penting agar upaya perlindungan pantai berjalan efektif dan tidak justru memindahkan dampak abrasi ke wilayah pesisir lainnya.
“Penanganannya harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kondisi pesisir dan kebutuhan warga. Jangan hanya bersifat sementara; perlu ada rencana perlindungan pantai yang berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat di Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Menurut Bang Dhin, perlindungan kawasan pesisir bukan hanya berkaitan dengan menjaga garis pantai, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlangsungan fasilitas umum, serta ketersediaan sumber air bersih bagi warga.
