Upaya PT Pertamina (Persero) dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Upaya PT Pertamina (Persero) dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul munculnya isu kelangkaan BBM yang sempat memicu antrean panjang serta kekhawatiran masyarakat di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan, secara umum persoalan kelangkaan BBM di beberapa daerah telah berhasil ditangani.
Menurut dia, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpotensi memicu kepanikan masyarakat. Karena itu, diperlukan informasi yang jelas agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya.
“Masyarakat kita imbau untuk dapat memahami situasi. Tidak tergiring atau ikut-ikutan melakukan antrean BBM,” kata Bambang, Rabu (28/10/2026).
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Khilmi menilai pasokan BBM nasional masih dalam kondisi aman, meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari.
Khilmi menjelaskan, persoalan ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok, tetapi juga menyangkut distribusi dan penyalahgunaan alokasi BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyoroti masih adanya praktik penjualan BBM ilegal yang dapat mengganggu penyaluran BBM kepada masyarakat.
Selain itu, ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah juga berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak ke Indonesia.
Menurut Khilmi, pengiriman minyak yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari kini dapat mencapai 45 hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon menilai kondisi pasar energi global menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina.
Sejumlah negara saat ini cenderung membatasi penjualan stok minyak untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri masing-masing.
Dony mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk mengamankan pasokan, termasuk menjalin negosiasi langsung dengan negara-negara penjual minyak.
Pertamina juga meningkatkan pengawasan terhadap depo-depo BBM di berbagai provinsi serta memperkuat tingkat suplai ke daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan produk energi di pasar global masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Dony turut meminta masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ia menegaskan, BBM bersubsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak menerima.
Menurut dia, meningkatnya harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi, sehingga alokasi untuk masyarakat yang membutuhkan bisa semakin berkurang.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulistio mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, terutama jika menemukan indikasi penimbunan maupun penyalahgunaan.
Masyarakat yang menemukan dugaan penyelewengan diminta segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi.
Konsumen Apresiasi Langkah Pertamina
Apresiasi terhadap upaya Pertamina juga disampaikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi.
Menurut Tulus, kepastian pasokan BBM merupakan hak mendasar konsumen yang harus dijaga. Gangguan distribusi dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya biaya transportasi dan logistik.
Ia menilai Pertamina memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menjaga ketersediaan BBM. Namun, langkah mitigasi tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen.
Tulus juga mengingatkan adanya potensi perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat kesenjangan harga.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk mempercepat normalisasi pasokan.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena tindakan tersebut justru dapat memperburuk kondisi distribusi.
Menurut Tulus, menjaga stabilitas pasokan BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pertamina, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat.
Sumber : CNN Indonesia
