![]() |
| Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Komisi I segera menindaklanjuti kekosongan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel setelah salah satu komisionernya, Analisa, S.E., M.Ak., mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul surat pemberitahuan KPID Kalsel tertanggal 10 September 2026 mengenai pengunduran diri Analisa.
Fraksi Gabungan meminta proses pengisian posisi yang ditinggalkan itu dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan Komisi I DPRD Kalsel.
Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mengatakan kekosongan keanggotaan KPID perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berlarut-larut.
Menurut dia, proses tersebut harus berjalan tertib, transparan, dan konsisten dengan aturan.
“Komisi I perlu segera menjalankan tahapan yang telah ditetapkan. Mekanisme dan aturan yang sudah dibuat harus menjadi pedoman bersama, sehingga proses pengisian kekosongan ini memiliki kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bang Dhin.
Ia menilai konsistensi dalam menjalankan mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses kelembagaan DPRD.
Karena itu, setiap tahapan perlu disampaikan secara terbuka dan dilaksanakan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi Gabungan juga meminta Komisi I memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut dan tahapan pengisian keanggotaan tersebut.
Proses itu, kata Bang Dhin, perlu tetap memperhatikan independensi KPID sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah.
“Yang kami dorong adalah proses yang patuh pada mekanisme, transparan, dan tepat waktu. Dengan begitu, fungsi KPID Kalsel dapat berjalan optimal,” kata Bang Dhin.
Editor : Muhammad Robby
