Gerindra, PDIP, dan PKB Tanggapi Putusan MA soal Suket Ijazah SMA Gibran

 

Foto-Dok/CNN Indonesia

SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Partai Gerindra, PDI Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan tanggapan atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut.

“Kita berharap menteri terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk memerintahkannya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu,” kata Sugiat, Sabtu (31/10/2026).

Sugiat mengatakan Gerindra menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi.

Menurut dia, setiap keputusan pengadilan harus disikapi secara serius dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh objek perkara yang diputus MA, termasuk konsekuensi hukumnya.

Sugiat menambahkan, kedudukan wakil presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan administratif.

PDIP Sebut Ada Desakan agar Gibran Mundur

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden semakin menguat.

Menurut Hasto, sejumlah kader PDIP sebelumnya juga telah menyampaikan pandangan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

“Apa yang disampaikan Pak Komarudin, Pak Andreas Pareira sudah meminta yang bersangkutan sebaiknya mundur. Dan ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang semakin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).

Hasto mengatakan PDIP tidak dapat bergerak sendiri untuk mendorong penggunaan hak angket di DPR terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Ia menyebut PDIP memiliki 110 kursi di parlemen sehingga membutuhkan komunikasi dan dialog dengan partai politik lainnya.

Menurut Hasto, PDIP telah memulai pembicaraan dengan sejumlah partai untuk membahas langkah politik selanjutnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menjadi kepentingan satu partai, tetapi juga berkaitan dengan respons politik terhadap putusan hukum yang telah dikeluarkan.

Hasto juga berpandangan bahwa putusan MA memperkuat argumentasi mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional calon presiden dan wakil presiden.

PKB Jadikan Putusan MA sebagai Dasar Langkah Politik

Selain Gerindra dan PDIP, PKB turut memberikan tanggapan terhadap putusan MA tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan putusan MA menambah dasar hukum sekaligus memperkuat urgensi bagi DPR untuk menentukan sikap politik.

Menurut Khozin, putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran melengkapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ia menjelaskan, putusan MK dan MA memiliki ruang lingkup berbeda. Putusan MK berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, sedangkan putusan MA menyangkut tindakan administratif dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah.

Khozin menyatakan Fraksi PKB akan menjadikan pertimbangan dan putusan kedua lembaga peradilan itu sebagai dasar dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut kemudian memunculkan tanggapan dari sejumlah partai politik mengenai tindak lanjut hukum dan langkah politik yang perlu ditempuh.

Sumber : CNN Indonesia
Lebih baru Lebih lama