 |
| Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan. |
SUARAMILENIAL.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan tersebut merespons Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan vape.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pihaknya tengah menyusun surat edaran terkait larangan tersebut. Sosialisasi kebijakan juga mulai dilakukan kepada para pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
"Kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan," ujar Dedi, seperti dikutip Republika.co.id, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Dedi, surat edaran tersebut direncanakan segera diterbitkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menjelaskan, penggunaan vape tidak hanya menjadi perhatian karena risiko kesehatannya, tetapi juga karena berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika," katanya.
Dedi menilai, persoalan tersebut dapat berdampak terhadap kedisiplinan pegawai dan keteladanan ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Karena itu, kebijakan larangan penggunaan vape diharapkan dapat melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, sekaligus memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok.
Meski demikian, ruang lingkup larangan masih dibahas bersama Biro Hukum Pemprov Jawa Barat. Pembahasan mencakup apakah ketentuan tersebut hanya berlaku selama jam kerja dan di lingkungan kantor atau diterapkan secara lebih luas.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," ujar Dedi.
Selain ruang lingkup penerapan, surat edaran tersebut juga akan mengatur mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penerapan sanksi disiplin.
Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
Terkait sanksi, Dedi mengatakan, penanganan pelanggaran akan dilakukan secara bertahap melalui masing-masing perangkat daerah. Pegawai yang terbukti melanggar akan terlebih dahulu ditangani oleh instansi tempatnya bertugas.
"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing," katanya.
Ia menambahkan, pelanggaran yang berdampak pada kedisiplinan pegawai dapat berujung pada pemberian hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
