 |
| Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) tidak selalu berhenti pada ranah perdata. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) tidak selalu berhenti pada ranah perdata.
Dalam kondisi tertentu, hubungan utang-piutang dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan unsur penipuan.
Hiariej, yang akrab disapa Eddy, menjelaskan bahwa penipuan memiliki dimensi hukum perdata sekaligus pidana. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar Eddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Karena itu, ia menilai debitur maupun kreditur perlu memahami aspek hukum yang mengatur hubungan pembiayaan agar dapat mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari.
Eddy menjelaskan, penipuan dalam perspektif hukum perdata diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Sementara dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penipuan tercantum dalam Pasal 492 pada Bab XXVII tentang Perbuatan Curang.
Menurut dia, penipuan dalam konteks perdata berkaitan dengan keadaan sebelum perjanjian terbentuk atau pada tahap prakontrak. Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan maupun kreditur perlu memeriksa secara cermat kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
"Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) prakontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak," tuturnya.
Lebih lanjut, Eddy menerangkan bahwa Pasal 1328 KUHPerdata mengatur penipuan sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Ia menjelaskan, kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan.
Dalam hukum perdata, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi alasan untuk meminta pembatalan perjanjian, yakni paksaan (dwang), kekhilafan atau kesesatan (dwaling), dan penipuan (bedrog).
"Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi 'dwang', dwang itu paksaan; dua apabila terjadi 'dwaling', kesesatan; atau yang ketiga, 'bedrog', penipuan," ungkap Eddy.
Menurut dia, pemahaman terhadap unsur penipuan dalam hubungan keperdataan penting untuk mendorong pencegahan sejak tahap awal pembentukan perjanjian.
Dengan pemeriksaan kelayakan dan kemampuan calon debitur secara cermat, kreditur diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa maupun persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam hubungan pembiayaan.
