SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Isu dugaan keberpihakan aparatur wilayah dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2024 ditepis langsung oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banjarbaru, Sirajoni, memastikan bahwa ASN serta perangkat daerah seperti camat, lurah, hingga RT dan RW tetap menjaga netralitas, sesuai arahan dan regulasi yang berlaku.
“Kami terus mengingatkan soal netralitas ini, baik melalui surat edaran maupun spanduk imbauan,” kata Sirajoni dalam konferensi pers di Aula Gawi Sabarataan, Jumat (16/5) sore.
Ia juga menyebut sudah mengonfirmasi langsung ke para camat dan lurah. “Mereka menyatakan tidak terlibat sama sekali dalam politik praktis,” tegasnya.
Hal ini ditegaskan kembali oleh Camat Cempaka, Dedy Hariadi, yang mewakili para camat dan lurah se-Banjarbaru. Ia menepis tuduhan bahwa pihaknya mendukung salah satu pasangan calon secara terstruktur.
“Dalam tudingan disebut kami relawan Dozer. Kami tegaskan, itu tidak benar. Kami tetap netral dan tidak memihak dalam setiap proses pemilu, pilkada, maupun PSU,” ucap Dedy.
Ia mengatakan pertemuan ini sengaja digelar sebagai bentuk klarifikasi agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. “Kami takutnya publik salah paham. Makanya kami luruskan, kami bukan relawan, kami netral,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Ketua RT 27 RW 5 Kelurahan Sungai Besar, Widodo, yang juga mewakili Forum RT/RW Banjarbaru, menyatakan bahwa RT dan RW bekerja berdasarkan aturan yang ada, tanpa keberpihakan politik.
“Sikap kami jelas, netral. Kami tegaskan kabar itu tidak benar,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah keterangan kuasa hukum dalam sidang perkara 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/5), yang menyebut adanya dukungan terstruktur dari camat hingga RT untuk salah satu pasangan calon.
Reporter : Nurul Mufidah
Editor : Muhammad Robby
