 |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk menangani konflik pertanahan yang kerap menjadi penghambat pembangunan dan investasi.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, seusai menghadiri pembukaan konferensi di Jakarta International Convention Center, Rabu, 11 Juni 2025.
“Kolaborasi dan sinergi antar-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menjadi kunci penyelesaian persoalan tanah yang selama ini menjadi kendala pembangunan,” ujar Iljas.
Menurut dia, ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK menjadi ruang bersama lintas lembaga untuk memperkuat peran masing-masing dalam menyukseskan ekosistem pembangunan nasional, termasuk dalam meredam dan menyelesaikan sengketa pertanahan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiasi Kemenko IPK dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN. Forum ini adalah medium penting untuk mengonsolidasikan peran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo,” kata Iljas.
Ia menekankan, peran Direktorat Jenderal PSKP dalam pembangunan infrastruktur tidak terpisahkan dari tugas memastikan kepastian hukum atas tanah, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional. Masalah pengadaan tanah, kata dia, masih menjadi tantangan nyata di lapangan.
“Masih ada persoalan dalam pengadaan tanah, baik untuk pembangunan, investasi, maupun transmigrasi. Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi utama dalam mendorong iklim investasi yang sehat,” ucapnya.
Iljas berharap, forum seperti ICI dapat terus mendorong koordinasi lintas sektoral secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang kini semakin kuat di bawah koordinasi Menko, kami optimistis penyelesaian konflik lahan akan semakin komprehensif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
Editor : Setia Bakti
