 |
| Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu, 11 Juni 2025, menjadi panggung strategis bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menunjukkan komitmennya terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu, 11 Juni 2025, menjadi panggung strategis bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menunjukkan komitmennya terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar, menekankan pentingnya perlindungan ruang dan lahan dalam menopang swasembada pangan, energi, dan air seperti tercantum dalam Asta Cita.
“Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD),” ujar Jonahar kepada wartawan seusai pembukaan konferensi. “Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan ruang serta mencegah alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan nasional,” ia menambahkan.
Menurut Jonahar, ICI 2025 bukan sekadar ajang diskusi, melainkan forum kolaborasi antar sektor yang membuka jalan bagi lahirnya solusi-solusi inovatif di bidang infrastruktur.
Lima tema besar yang diangkat tahun ini—Future-Proofing Cities, Connecting the Archipelago, Infrastructure for Livability, Resilient by Design, dan Unlocking Capital—menjadi refleksi dari kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia.
Dalam sesi Future-Proofing Cities, Jonahar menyoroti pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang kota agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kementerian ATR/BPN, kata dia, terus menindak pembangunan yang melanggar zonasi serta memperkuat sistem pengendalian melalui skema insentif dan disinsentif.
Adapun dalam pembahasan Connecting the Archipelago, Jonahar menegaskan peran vital tata ruang dalam menjamin konektivitas antarpulau.
“Kami pastikan ruang untuk jaringan transportasi tersedia dan tidak tumpang tindih, demi kelancaran pembangunan konektivitas nasional,” kata dia.
Sementara pada Infrastructure for Livability, Kementerian ATR/BPN mendorong pembangunan fasilitas publik, seperti permukiman, pendidikan, dan layanan kesehatan, tetap berada dalam koridor tata ruang yang legal dan layak.
Isu keberlanjutan turut mengemuka dalam sesi Resilient by Design. Di sini, perlindungan kawasan lindung dan pengendalian alih fungsi ruang disebut sebagai langkah mitigatif terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
“Kami juga melakukan penertiban terhadap aktivitas yang melanggar batas kawasan rawan bencana,” ujar Jonahar.
Sedangkan dalam Unlocking Capital, Jonahar menekankan bahwa kepastian status ruang menjadi elemen kunci dalam mendatangkan investasi.
“Percepatan legalitas penggunaan ruang akan membuka jalan kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan sektor swasta,” ujarnya.
ICI 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan—dari pejabat kementerian, kepala daerah, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga akademisi.
Keberagaman peserta ini diharapkan mampu merumuskan arah pembangunan nasional yang lebih terstruktur, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Editor : Rizky Permatasari
