MenPAN RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Barito Selatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bersama 12 MPP lainnya di berbagai daerah. Foto-MMC Kalteng

SUARAMILENIAL.ID, BUNTOK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bersama 12 MPP lainnya di berbagai daerah. Peresmian dilakukan secara virtual dari Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.


Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, mengikuti acara tersebut secara daring. Sementara Wakil Bupati Khristianto Yudha hadir langsung di gedung MPP Gunung Pamarakan, Barito Selatan.


Dalam arahannya, Menteri Rini Widyantini mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merealisasikan MPP. Menurut dia, MPP menjadi wajah pelayanan publik sekaligus wujud nyata reformasi birokrasi yang inklusif.


“Dengan hadirnya 13 MPP baru, termasuk di Barito Selatan, ini menjadi bukti negara hadir untuk semua, hingga ke wilayah perbatasan dan terpencil,” kata Rini.


MPP Gunung Pamarakan akan menjadi pusat layanan terpadu pertama di Barito Selatan yang mengadopsi sistem digitalisasi. Berbagai dinas dan instansi vertikal bergabung untuk memberikan pelayanan dalam satu lokasi.


Bupati Eddy Raya Samsuri mengatakan peresmian MPP sejalan dengan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. “Dengan berkumpulnya layanan dalam satu wadah, masyarakat dapat menyelesaikan beberapa urusan dalam satu kali perjalanan,” ujarnya.


Selain Barito Selatan, sejumlah daerah lain juga meresmikan MPP secara serentak, di antaranya Kabupaten Nagan Raya, Lima Puluh Kota, Natuna, Ogan Komering Ilir, Belitung Timur, Lampung Timur, Garut, Kota Blitar, Bengkayang, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Banggai Laut.


Peresmian di Barito Selatan turut dihadiri Forkopimda, Kapolres Barito Selatan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Yoga Prasetianto Utomo, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal. (*)

Lebih baru Lebih lama