SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan capaian predikat A dalam penilaian SAKIP sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas birokrasi.
“Dalam dua tahun terakhir, nilai SAKIP kita cenderung meningkat. Namun, untuk mencapai predikat A, perlu ada sinergi dan dukungan dari seluruh jajaran,” ujar Pudji dalam Webinar Nasional Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, Selasa, 17 Juni 2025.
Nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN pada 2023 tercatat sebesar 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik), dan meningkat menjadi 70,54 pada 2024.
Meski demikian, Pudji menegaskan bahwa peningkatan nilai saja tidak cukup.
Ia mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk lebih terbuka dalam menyampaikan tantangan pelaksanaan di lapangan.
“Rekan-rekan di daerah tidak berjalan sendiri. Kami di pusat siap mendampingi dan memberikan solusi agar tidak ada mata rantai yang terputus,” ujarnya dalam forum yang turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Bappenas.
Menjawab tantangan pelaporan kinerja, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyebutkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan fitur e-SAKIP pada aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) sebagai langkah digitalisasi sistem pelaporan.
“Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi tim penilai maupun pimpinan dalam menilai kemajuan pengelolaan kinerja,” jelas Andi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pengembangan SDM, Einstein Al Makarima Mohammad, turut menegaskan bahwa SAKIP merupakan sistem integral yang mencakup seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Webinar ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Melalui forum ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa capaian predikat A bukan semata target administratif, melainkan bagian dari komitmen menuju birokrasi yang berdampak, efektif, dan profesional.
Editor : Muhammad Robby