 |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk sub pangkalan LPG 3 kilogram untuk mengatasi persoalan distribusi dan mengendalikan harga gas bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Sub pangkalan ini menjadi perpanjangan tangan dari pangkalan utama, terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan distribusi,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ichrom Muhtezar dilansir Antara, Senin, 21 Juli 2025.
Menurut Muhtezar, atau yang akrab disapa Tezar, keberadaan sub pangkalan diharapkan mampu menstabilkan pasokan dan harga LPG 3 kilogram yang selama ini kerap melambung di tingkat pengecer.
“Tujuannya pengendalian harga dan pemerataan distribusi agar masyarakat tidak lagi kesulitan,” ujarnya.
Pemkot Banjarmasin, kata Tezar, juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perwakilan SPBU, agen, dan pangkalan LPG se-Kota Banjarmasin terkait pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi maupun praktik penjualan.
“Penambahan alat di luar ketentuan bisa merugikan konsumen. Maka itu, semua harus sesuai standar metrologi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram sudah ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp18.500 per tabung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram.
Namun, laporan dari lapangan menunjukkan masih ada pengecer yang menjual di atas harga tersebut.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas menggelar operasi pasar LPG 3 kilogram di sejumlah titik di kota itu.
Selain itu, pembentukan sub pangkalan LPG akan terus diperluas ke wilayah-wilayah rawan kelangkaan.
“Ini menjadi strategi intensif kami agar masyarakat tak lagi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar,” kata Tezar.
Editor : Muhammad Robby
