 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong para kepala daerah untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat sebagai langkah preventif mengatasi sengketa lahan.
“Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap batas tanah sering memicu konflik, bahkan bisa menimbulkan tukar batas antar pemilik lahan,” kata Nusron saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni 2025.
Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN menggagas Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau GEMAPATAS. Namun, menurut Nusron, gerakan ini tak akan efektif tanpa dukungan langsung dari pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah adalah ujung tombak. Jika tidak didorong dari bawah, konflik tapal batas akan terus berulang,” ujarnya.
Nusron juga menyoroti persoalan banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat.
Ia mendorong sinergi lintas sektor—termasuk pemerintah desa dan asosiasi profesi di bidang pengukuran—untuk mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan.
“Kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa dan asosiasi pengukuran untuk menuntaskan peta bidang dan sertipikat,” ucapnya.
Per Juni 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah didaftarkan dari target nasional 126 juta bidang. Dari jumlah itu, 96,4 juta bidang sudah bersertipikat.
“Tugas kita belum selesai. Masih ada jutaan bidang yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, kami sangat mengandalkan kerja sama dari para kepala daerah,” kata Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir, termasuk mereka yang baru dilantik usai keputusan Mahkamah Konstitusi dan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Dalam acara orientasi tersebut, turut hadir Wakil Menteri Perhubungan Suntana sebagai narasumber, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar.
Editor : Rizky Permatasari
